Revisi UU Pemilu hanya Memperluas Kekuasaan

Persoalan ambang batas parlemen ini kembali menimbulkan pro dan kontra, tulisan ini akan membahas persoalan tersebut.

Mengakali Suara Rakyat

Upaya penetapan ambang batas parlemen ini, sejatinya adalah mekanisme partai-partai di parlemen memberangus kesempatan bagi partai-partai kecil yang tidak berada di parlemen dan membunuh kesempatan hidup bagi partai politik baru.

Pengaturan yang terkesan berjenjang itu sejatinya hanya mengakomodir 9 partai politik di DPR saja, sebagai ilustrasi, jika partai A mendapat suara lebih dari 5 persen dalam Pileg DPR sebelumnya, maka partai A berhak mendapatkan kursi DPR dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.  

Sedangkan jika memperoleh suara 4 persen dalam Pileg DPR sebelumnya, partai itu tidak berhak mendapatkan kursi DPR meski berhak mendapat kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Dan selanjutnya, jika partai A mendapat suara 3 persen dalam Pileg DPR sebelumnya, maka mereka tidak berhak mendapatkan kursi DPR dan DPRD provinsi, tetapi partai A tetap berhak mendapat kursi DPRD kabupaten/kota.