Revisi UU Terbaru, KPK Disebut Tak Punya Lagi Kewenangan Tangkap Bos BUMN Tersandung Kasus

JAKARTA, TELISIK.ID - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tertahan ketika menghadapi kasus korupsi di tubuh BUMN. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, KPK tidak bisa lagi secara langsung menindak atau menangkap jajaran direksi, komisaris, maupun dewan pengawas BUMN yang terlibat kasus korupsi.

KPK tidak lagi memiliki kewenangan langsung untuk menangkap para petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini merupakan konsekuensi dari disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang mulai berlaku sejak 24 Februari 2025.

Dalam regulasi baru tersebut, terdapat perubahan mendasar yang berdampak langsung pada ruang lingkup kerja KPK. Pasal 9G Undang-Undang BUMN terbaru menyebutkan bahwa "anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara."

Sementara itu, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, objek penindakan KPK adalah penyelenggara negara. Pasal 1 ayat (2) dalam UU KPK mendefinisikan penyelenggara negara sebagai pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif, serta pejabat lain yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggara negara.

Perbedaan definisi ini menimbulkan potensi kekosongan hukum dan membuat KPK harus melakukan penyesuaian terhadap langkah-langkah penegakan hukum terhadap oknum di BUMN yang terlibat korupsi.