Kajian yang dilakukan nantinya diharapkan dapat memberikan masukan konkret dari KPK kepada pemerintah, terutama menyangkut penyusunan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi.

Dengan begitu, KPK tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku, tanpa melampaui batas kewenangannya.

"KPK merupakan pelaksana undang-undang. Dengan demikian, penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi tidak boleh keluar dari aturan yang ada, termasuk mengenai direksi maupun komisaris BUMN dalam UU BUMN," tegas Tessa.

Ia menambahkan, bila merujuk pada regulasi saat ini, KPK tidak memiliki kewenangan untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan pihak BUMN yang tidak dikategorikan sebagai penyelenggara negara.

"Kalau memang saat ini bukan merupakan penyelenggara negara yang bisa ditangani oleh KPK, ya tentu KPK tidak bisa menangani," jelas Tessa.