Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang BUMN menjadi Undang-Undang pada awal tahun 2025.

Baca Juga: Sosok dan Rincian Harta Kekayaan Tito Karnavian: Eks Kapolri Dilapor KPK, Disebut Korupsi Retret Kepala Daerah

Proses pembahasan dilakukan dalam beberapa tahap hingga akhirnya diundangkan secara resmi pada 24 Februari 2025.

Beberapa poin penting dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN antara lain terkait penguatan tata kelola perusahaan, pemisahan fungsi antara regulator dan operator, serta penegasan status hukum direksi dan komisaris BUMN sebagai bukan penyelenggara negara.

Akibat perubahan ini, KPK saat ini harus mempertimbangkan pendekatan hukum lain dalam menangani dugaan korupsi di lingkungan BUMN. Koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian atau kejaksaan kemungkinan besar akan menjadi opsi yang perlu ditempuh.