"Seharusnya pemerintah mengalokasikan subsidi ke BBM bersubsidi. Pemerintah harusnya perduli dengan masyarakat. Dengan kenaikan harga BBM akan disusul dengan kenaikan harga yang lainnya, misalnya sembako," ungkapnya.
Selain menyorot kebijakan itu, massa dari GMKI Kota Medan ini juga menyebut DPR dan DPRD turut serta menjadi beban terhadap masyarakat.
"DPR juga membebani masyarakat, masyarakat tidak pernah membebani DPR. Kenapa masyarakat tidak membebani pemerintah dan DPR karena kami semuanya taat dan selalu bayar pajak," ungkapnya.
Sedangkan DPR dan DPRD, menurut Samuel selalu menghabiskan uang negara. Bahkan ditambah dengan adanya dana kunjungan kerja dan studi banding.
"Mereka masih sibuk membahas anggaran yang tidak penting, studi banding keluar kota untuk apa itu. Menghabiskan duit saja itu," ungkapnya.