Politisi Partai Nasdem itu juga mengatakan, seharusnya Pemprov Sumut tidak mengurangi PBI BPJS di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Kalaupun anggaran minim, dana kesehatan jangan ada yang dialihkan.
“Pemprov harus mencari solusi karena masyarakat butuh jaminan kesehatan. Dengan adanya penonaktifan PBI BPJS itu, pemerintah sudah melanggar konstitusi hak dasar rakyatnya dalam memperoleh kesehatan. Kita minta penangguhan atau jalan terakhir kita aktifkan kembali melalui APBD-P bila anggaran yang jadi alasan Dinas Kesehatan," pungkasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Sumut, dr Alwi Mujahit Hasibuan, saat diwawancarai Telisik.id di DPRD Sumatera Utara, memilih bungkam kepada wartawan.
Reporter: Ones Lawolo
Editor: Kardin