Menanggapi aksi tersebut, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKPSDM Kota Kendari, La Ode Maarfin menjelaskan, kebijakan PPPK paruh waktu diterapkan secara nasional.
"Status R2 dan R3 masih melibatkan lebih dari 3.000 orang. Kami terus memberikan penjelasan teknis kepada instansi terkait. Selain itu, mereka tidak bisa pindah status ke instansi lain," ujar Maarfin.
Ia juga menyoroti persoalan keuangan daerah. Menurutnya, belanja pegawai Kota Kendari telah mencapai lebih dari Rp 500 miliar atau sekitar 41?ri total APBD, yang berpotensi menimbulkan krisis fiskal jika tidak segera diatasi.
"Jika anggaran terus melampaui batas yang ditetapkan hingga 2027, kita berisiko terkena sanksi dari pemerintah pusat, termasuk pemotongan dana transfer," jelasnya.
Namun, ia mengakui bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi lengkap mengenai skema penggajian PPPK paruh waktu dari Kementerian Keuangan.