Ribuan Tenaga Non-ASN Kolaka Utara Segera Jadi PPPK Paruh Waktu

Baca Juga: Diduga Abaikan Hak Warga, Proyek Jalan Batu Putih-Mosiku Kolaka Utara Dihentikan Paksa

“Tidak ada penyesuaian nominal, baik kenaikan maupun penurunan. Perubahan hanya pada status kepegawaiannya,” tegasnya.

Pembayaran gaji PPPK paruh waktu sepenuhnya menjadi tanggung jawab OPD tempat pegawai bertugas. Pemerintah daerah memastikan hak pegawai harus dipenuhi tanpa penundaan.

“Setiap PPPK paruh waktu wajib menerima gaji. Jika terjadi keterlambatan, itu menjadi tanggung jawab OPD masing-masing,” tegas Mawardi.

Pengangkatan PPPK paruh waktu merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam penataan tenaga non-ASN, sekaligus memberikan kepastian hukum dan status kerja bagi ribuan pegawai yang telah lama mengabdi di lingkungan Pemkab Kolaka Utara. (C)