Ribut Revisi KUHAP TNI jadi Penyidik Pidum Diklaim Selangkah Hidupkan Dwifungsi ABRI, Begini Penjelasan DPR

JAKARTA, TELISIK.ID - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti keras draf revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tengah dibahas DPR dan pemerintah.

Isu yang menjadi sorotan adalah dimasukkannya pasal yang memungkinkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi penyidik tindak pidana umum, sebuah langkah yang dinilai berpotensi membangkitkan kembali bayang-bayang Dwifungsi ABRI.

Ketua YLBHI Muhammad Isnur secara tegas menyatakan keberatannya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI. Ia menilai pelibatan TNI dalam proses penyidikan pidana umum akan membuka ruang normalisasi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia di masyarakat sipil.

"Pelibatan TNI di sini menurut kami sebagai penyidik kasus pidana umum potensial menormalisasi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum," ujar Isnur dalam forum tersebut, dilansir Antara, Selasa (22/7/2025).

Isnur mengungkapkan bahwa pasal yang dipersoalkan adalah Pasal 7 ayat 3 dalam draf revisi KUHAP. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa TNI masuk dalam kelompok penyidik yang tidak berada di bawah koordinasi dan pengawasan Polri, sebagaimana berlaku juga untuk KPK dan Kejaksaan.