Lebih lanjut, Isnur mencurigai adanya perubahan redaksional yang dilakukan dalam draf pemerintah. Menurutnya, dalam versi DPR, frasa yang tertulis hanya “TNI Angkatan Laut”, namun dalam versi pemerintah frasa itu diganti menjadi “TNI”, yang berarti mencakup semua matra: darat, laut, dan udara.
Baca Juga: Daftar Lengkap Gugatan UU TNI ke MK, Rapat Pemerintah dengan DPR di Hotel Mewah Masuk Materi Sidang
"Jadi menurut kami rekomendasinya apa? Ini dihapus saja ketentuan TNI menjadi penyidik," tegas Isnur.
Selain itu, Isnur juga mengkritik konsep “penyidik utama” yang diberikan kepada Polri dalam pasal lain di RUU KUHAP. Menurutnya, hal itu akan mengebiri peran penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang memiliki keahlian teknis di bidang tertentu seperti kehutanan, narkotika, dan bea cukai.
"Menurut kami, dalam banyak kasus, pimpinan itu akan menghambat efektivitas penyidikan berbasis keahlian teknis," ucap Isnur.