Ia juga menambahkan bahwa pengaturan ini bertentangan dengan prinsip koordinasi fungsional dan supervisi penuntut umum.
Menanggapi kritik tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan memberikan penjelasan bahwa tidak ada niat sedikit pun dari DPR untuk menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI melalui revisi KUHAP. Ia menegaskan bahwa konteks TNI sebagai penyidik hanya berlaku khusus bagi TNI Angkatan Laut yang menangani kasus perikanan.
"Tadi hubungannya dengan TNI dalam KUHAP itu dalam rangka TNI Angkatan Laut yang penyidik perikanan. Yang TNI dalam arti keseluruhannya tidak ada di situ," kata Hinca di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, melansir Detik.
Menurut Hinca, Panitia Kerja (Panja) RKUHAP telah menetapkan bahwa personel TNI AL dapat melakukan penyidikan dalam konteks kejahatan sektor perikanan. Hal ini, lanjutnya, merujuk pada ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang lain, bukan perluasan kewenangan yang baru.
"Konteksnya itu, konteks penyidik TNI maksudnya Angkatan Laut karena memang mereka di undang-undangnya memeriksa atau menyidik kejahatan di sektor perikanan," ujar Hinca menambahkan.