Namun, klarifikasi dari DPR menunjukkan bahwa kewenangan tersebut bersifat terbatas dan bukan dalam rangka mengembalikan peran militer di ranah sipil secara luas. (C)
Penulis: Ahmad Jaelani
Editor: Kardin
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Ribut Revisi KUHAP TNI jadi Penyidik Pidum Diklaim Selangkah Hidupkan Dwifungsi ABRI, Begini Penjelasan DPR
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti keras draf revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tengah dibahas DPR dan pemerintah
Redaksi ✓
22 Juli 2025
4 Menit Baca
28 Dilihat
100%
Halaman 5 dari 5