Keputusan–keputusan yang dibuat oleh partai politik pada pucuk pimpinan menyebabkan adanya dinamika pada para kader daerah atau simpatisan untuk melakukan penolakan yang kadang sudah di luar aturan dalam organisasi yang cenderung memaksakan kehendak dengan aksi penolakan yang sebenarnya sangat merugikan citra partai itu sendiri sebagai partai yang katanya paling siap berbeda pendapat.
Padahal sesungguhnya dengan perbedaan pilihan atau pendapat tersebut dapat menjadi pembelajaran politik bagi masyarakat bagaimana sebuah partai dapat menyelesaikan konflik internal tanpa harus diselesaikan dengan kekekerasan, makian dan sampai harus keluar dari partai yang membesarkan mereka.
Perkembangan politik bangsa saat ini, memperlihatkan adanya gejala ke arah terlupakannya peran pendidikan politik. Dengan kata lain, sejak runtuhnya rezim Orde Baru hingga reformasi seperti saat ini, elite politik, baik yang berada pada tingkat supra struktur maupun infra struktur telah gagal melakukan pendidikan politik yang benar kepada warga negara.
Implementasi etika politik sebagai salah sarana pendidikan belum berpihak pada masyarakat, bangsa dan negara. Reaksi dari kalangan supra struktur (Presiden, DPR, dan MPR) maupun infra struktur (partai politik, golongan penekan/tokoh masyarakat serta alat komunikasi politik) cenderung mempertahankan kekuasaan dan mencari kedudukan dengan bersembunyi di balik konstitusi.
Masyarakat menjadi ajang rebutan untuk mendapatkan dukungan politik belas kasih. Hal ini dibuktikan dengan seringnya elit politik memobilisasi massa yang berarti pemasungan terhadap demokrasi itu, sehingga yang ada bukan partisipasi politik yang sesungguhnya tetapi partisipasi politik yang semu.