32. Sulawesi Barat – 1.450 jemaah, masa tunggu 26 tahun
33. Papua Barat – 447 jemaah, masa tunggu 26 tahun
34. Kalimantan Utara – 489 jemaah, masa tunggu 26 tahun
Pemerintah Pastikan Transparansi dan Pemerataan
Dalam kesempatan yang sama, Dahnil Anzar menegaskan bahwa pemerintah akan terus memastikan transparansi dalam setiap tahap penyelenggaraan ibadah haji, termasuk penetapan kuota reguler maupun khusus. (C)
