Baca Juga: Deklarasi SYARA: Ribuan Warga Setia Menyambut di Tengah Hujan, UMKM Raup Omzet Ratusan

“Dengan memperhatikan hal tersebut, kami menetapkan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton tahun 2025-2045 yakni terwujudnya kawasan industri yang berdaya saing, maju, dan berkelanjutan,” jelasnya.

Asnawi menjelaskan, penyususunan RPJPD sudah seharusnya dilakukan sebelum habis masa berlaku RPJPD sebelumnya. Dia menyebut keharusan itu tertuang di dalam pasal 18 Permendagri Nomor 86 tahun 2017.

Peraturan Menteri Dalam Negeri itu menyebutkan, pemerintah daerah wajib menyusun RPJPD untuk periode 2025 – 2045 dengan ketentuan bahwa penyusunan akhir dilakukan paling lambat satu tahun sebelum periode RPJPD yang berlaku berakhir.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kata Asnawi, pembangunan daerah harus dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, dan konsisten.