JAKARTA, TELISIK.ID - Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (19/9/2024) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Dengan pengesahan ini, Presiden RI diberikan kewenangan yang lebih luas dalam menyusun struktur kementerian sesuai kebutuhan pemerintahan.

Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F. Paulus, yang memimpin rapat, menanyakan persetujuan anggota dewan mengenai RUU tersebut, yang disambut dengan suara setuju dari para anggota yang hadir.

RUU ini disusun untuk mempermudah presiden dalam mengatur kementerian, serta bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan demokratis.

Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Achmad Baidowi, salah satu perubahan penting dalam RUU ini adalah penghapusan batasan jumlah kementerian.