"Terjadi duplikasi data penerima insentif, dan data ini dijadikan dasar pembayaran insentif nakes sehingga terjadi kelebihan pembayaran untuk 8.691 nakes," ujar Agung.

BPK pun menyampaikan bahwa sudah terdapat upaya perbaikan dari Kementerian Kesehatan melalui tim pemeriksa dengan memberikan rekomendasi pada 19 Oktober 2021 kepada Kementerian Kesehatan terkait duplikasi data dan kelebihan bayar.

Oleh sebab itu, kata Agung, pihaknya kembali melakukan pertemuan dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Setelah pertemuan itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyaluran insentif untuk para nakes di RS pemerintah pusat, RS swasta, RS TNI Polri, dan RS BUMN.

Baca Juga: Pemerintah Batalkan Tes PCR Syarat Penerbangan, Kembali Berlakukan Tes Antigen