Sementara itu, Kepala BPKP Sultra Wahyu Hartono mengungkapkan tidak sedikit BUMDes dalam pengelolaan keuangannya terjerat kasus hukum. Sebagai mitra, pihak BPKP Sultra akan terus mengawal pelaksanaan pembangunan di daerah agar bisa lebih berakuntabilitas dan mendukung pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan.
“Sebagai mitra kami yang pertama kali menyelenggarakan Bintek. Kami siap mendukung agar pengelolaan BUMDes jadi efektif, efisien dan transparan," ungkap Wahyu.
Baca Juga: Jokowi ke NTT Lagi, Resmikan Bandar Udara Komodo yang Sudah Diperluas
Dilain pihak, anggota Komisi V DPR-RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae mengapresiasi langkah pelatihan pengelolaan BUMDes tersebut sebagai sebuah terobosan penting. Mengingat dengan memberikan pembekalan dalam pelatihan pengelolaan, dapat lebih menata ekonomi khususnya di pemerintahan desa. “Ini patut menjadi contoh bagi daerah lain di Sultra," beber Ridwan Bae.
Kepala DPMD Konawe Selatan, Annas Mas'ud menyebutkan dalam pelatihan pengelolaan keuangan BumDes ini pihaknya memperkenalkan aplikasi SIABumdes. Yang telah bekerja sama dengan BPKP RI Perwakilan Sultra. Dengan aplikasi tersebut, pengelolaan tata keuangan BUMDes diharapkan BUMDes di Konawe Selatan berjalan sehat menuju desa maju Konsel hebat.
