Baca Juga: Seleksi PPPK Guru Sekolah Rakyat Kemensos 2026 Resmi Diumumkan, Berikut Link dan Tahapan Selanjutnya
Dalam pembahasan bersama Komisi II DPR RI pada rapat kerja dan rapat dengar pendapat umum (RDP/RDPU) tanggal 8 Juni 2026, sejumlah kepala daerah turut menyampaikan keluhan terkait pembiayaan gaji PPPK serta PPPK paruh waktu.
Menurut Eko, kementerian terkait seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PANRB, BKN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri perlu menyusun langkah terpadu untuk disampaikan kepada Presiden.
“Kalau semua PPPK diangkat PNS, maka tuntas semua persoalan ASN PPPK pusat Kabupaten/kota,” beber Eko Wibowo.
Ia menambahkan, sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang perlu menjadi perhatian, khususnya bagi guru PPPK yang saat ini masih berstatus kontrak.