Pada Januari 2021, iuran peserta kelas III adalah Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000. Iuran untuk ruang perawatan Kelas II adalah Rp 100.000 per orang per bulan. Sedangkan untuk ruang perawatan Kelas I, peserta membayar Rp 150.000 per orang per bulan.
Selain itu, iuran jaminan kesehatan bagi veteran, perintis kemerdekaan, serta janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan, sebesar 5 persen dari 45 persen gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh pemerintah.
Skema pembayaran iuran dalam Perpres 63/2022 menetapkan batas pembayaran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran mulai 1 Juli 2016. Namun, denda dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap.
Berdasarkan Perpres 64/2020, besaran denda pelayanan adalah 5 persen dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak. Ketentuannya adalah jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan, dengan denda paling tinggi Rp 30 juta. Bagi peserta PPU, pemberi kerja menanggung pembayaran denda pelayanan.
Baca Juga: Muna Barat Raih Peringkat Satu Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan
