Dalam penerapan KRIS, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, menyatakan bahwa KRIS bukan menghapus kelas yang ada selama ini. Sebaliknya, terjadi peningkatan dalam bentuk standardisasi yang mengacu pada 12 kriteria. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menegaskan penerapan KRIS paling lambat 30 Juni 2025. Penetapan manfaat, tarif, dan iuran akan diatur paling lambat 1 Juli 2025 mendatang.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, mengungkapkan bahwa implementasi KRIS memiliki keuntungan dan kerugian. Standar pelayanan kesehatan akhirnya bisa dinikmati secara setara oleh seluruh masyarakat. Namun, ada kekhawatiran bahwa kualitas pelayanan yang selama ini terbagi dalam kelas-kelas tertentu bisa menurun. Oleh karena itu, Esther meminta pemerintah serius memantau implementasi KRIS di lapangan.

Penerapan KRIS diatur dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2024. Beleid ini diteken Presiden Joko Widodo pada Rabu (8/5). Pasal 103B ayat 1 beleid tersebut menegaskan bahwa penerapan KRIS paling lambat dilakukan pada 30 Juni 2025. Sementara itu, penetapan manfaat, tarif, dan iuran akan ditetapkan paling lambat 1 Juli 2025 mendatang. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Haerani Hambali