"Pada sisi Pembiayaan Daerah, khususnya Penerimaan Pembiayaan hanya bersumber dari Silpa tahun sebelumnya sebagaimana hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar Rp 14,95 miliar," jelasnya.
Baca Juga: DPRD Kolaka Utara Harap Serapan Anggaran Perubahan APBD 2023 Efektif, Efisien dan Tepat Sasaran
Sementara itu, kebijakan prioritas belanja daerah yang tertuang dalam Rancangan Perubahan APBD tahun 2024 antara lain, peningkatan kualitas pelayanan sektor pendidikan dan kesehatan, berupa uji coba pelaksana makan bergizi bagi anak-anak kita.
"Peningkatan perekonomian masyarakat melalui stimulus bantuan bibit pertanian dan perkebunan, serta benih ikan kepada kelompok tani nelayan," kata Taufik.
Di samping prioritas tersebut, kebijakan pembangunan tahun 2024 juga diarahkan pada upaya penurunan angka stunting, penanggulangan inflasi, serta upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem. (C-Info)