Baca Juga: Ice Bakery Tawarkan Berbagai Menu Menarik di Toko Pertama Kota Kendari
Adapun mengenai perusahaan yang tidak mengetahui revisi tersebut, ia mengaku hal itu disebabkan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah daerah karena kendala teknis, biaya dan waktu yang sempit, belum lagi saat itu awal 2022 masih dalam masa pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan untuk mengundang para perusahaan.
Nengah Suaryo menambahkan, UMP hanya berlaku untuk pekerja yang masih di bawah setahun masa kerjanya, lebih dari itu perusahaan wajib membayar lebih kepada pekerja. Oleh karena itu menurutnya bukan masalah jika perusahaan terlanjur menggaji pekerja dengan nominal Rp 2,7 juta.
Sebagai pemerintah yang memihak buruh, ia justru berterima kasih kepada perusahaan karena hal tersebut menunjukkan sudah banyak perusahaan yang memberi upah dengan standar UMP yang ditetapkan. (A)
Penulis: Adinda Septia Putri