“Pada saat pemeriksaan, kami diminta menyerahkan dokumen awal untuk pemeriksaan di DPMD. Tujuannya untuk kepala dinas atau pengelola keuangan SKPD dan meminta data-data pertanggungjawaban,” ujarnya.

Menurut dia, surat permintaan dokumen tersebut sejatinya ditujukan kepada pengelola keuangan, khususnya bendahara pengeluaran.

“Namun sayangnya bendahara pengeluaran gagal melakukan tugasnya untuk mengarsipkan dokumen laporan pertanggungjawaban. Karena itu mereka tidak menyajikan dokumen kepada BPK, lalu menuduh saya sebagai PPK yang menyimpan dokumen tersebut dan tidak memberikannya,” sambung Jumrin.

Baca Juga: Pulihkan Kondisi Warga Totobo, PT Vale Distribusikan Sembako Pasca Banjir di Kolaka

Setelah itu, dalam dokumen banding administratif yang diajukan ke BPASN, Jumrin juga memuat sejumlah perbuatan maladministrasi, mulai dari penghentian gaji, pemblokiran rekening, hingga adanya surat penjemputan paksa ASN.