"Jadi besaran anggarannya itu memang Rp12 miliar, tapi hanya Rp3 miliar yang dibayarkan. Dan dana tersebut sudah diserahkan ke ASN kita," tutur jenderal ASN Busel itu.
Menurutnya, konsekwensi penerapan lima hari kerja di lingkup Pemda Busel harus dibarengi dengan tingkat kesejahteraan ASN. Artinya, TPP dan tunjangan Lauk Pauk (LP) harus dianggarkan.
"Nah, sekarang tidak ada lagi di tahun 2020 ini. Jadi ini bukan hanya keluhan adik-adik, namun ini juga keluhan dari ASN kita," bebernya.
Baca Juga : Seorang Ibu dan Dua Anaknya Diduga Terpapar COVID-19
Sebelumnya, salah satu peserta aksi, La Rizalan, mempertanyakan peran Sekda dalam penganggaran di Busel. Menurut Rizal, sapaan akrab La Rizalan, sangat mustahil seorang Sekda tak mengetahui perkara anggaran di Busel. Sebab sekda adalah ketua tim anggaran di daerah.