Sekolah Dipajaki, Ntar Masuk Kamar Mandi Disuruh Bayar PPN

Baca juga: Tingkatkan Produktivitas, Ketua TP PKK Kendari Ajak Warga Jaga Kebersihan Lingkungan

Namun, lanjut AJP, jika sekolah bagian yang direncanakan untuk dikenakan PPN, maka itu dinilai kelewatan.

"Lebih parah lagi (sekolah dikenakan PPN). Jujur saya belum baca, cuma kalau saya dengar sepintas baru kisaran sembako," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Sultra ini saat ditemui di Kendari.

AJP mengaku bingung dengan rencana pemerintah itu.

"Kalau sekolah pun sampai kena PPN, tidak tahu negara kita mau jadi apa. Semua dipajakin, entar kita masuk kamar mandi juga disuruh bayar PPN," tutupnya. (B)