Baca juga: Ganti Aparat Desa, Kades di Bombana di-RDP
"Seharusnya, di setiap tahapan harus diumumkan nilainya, dirangking, indikator penilaiannya harus jelas supaya kita peserta puas dengan pengumuman ini. Di pengumuman ini tidak jelas, nomor satu nilainya berapa, tidak jelas," keluh Budi Amin saat ditemui di Kendari, Selasa (13/10/2020).
Transparansi itu, kata Budi penting untuk dilakukan, sebab menurut dia, PDAM itu bukan perusahaan keluarga, melainkan milik daerah dan harus dikelola secara profesional. Akhirnya, ia menaruh curiga, proses seleksi sarat nepotisme, karena menurutnya ada keluarga Wali Kota Baubau yang diloloskan.
"Dalam daftar nama yang lolos di tiga besar itu ada keluarga Wali Kota Baubau, istri dari nama yang lolos itu adalah kemenakan langsung dari kuasa pemilik modal dan itu melanggar aturan," ungkap dia.
Dia pun meminta agar proses tersebut diulang sejak tahapan pertama dan meminta Komisi I DPRD Baubau agar membentuk panitia khusus (Pansus) guna menyelidiki masalah itu.
