Sebanyak 18 catatan kritis yang tertuang pada pandangan fraksi-fraksi tersebut disampaikan oleh perwakilan anggota DPRD dari fraksi PKB, Burhanudin dalam ruangan sidang paripurna DPRD Kolaka Utara, Senin (10/7/2023) sebagai berikut:
1. Fraksi Demokrat
Pertama, mengusulkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) agar sering melakukan sosialisasi dan mengambil tindakan atas meningkatnya kasus pelecehan seksual anak di bawah umur secara signifikan belakangan ini.
Dua, fraksi Demokrat terus mendukung upaya Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Utara untuk mempercepat investasi industri smelterdi Bumi Patowonua Kolaka Utara.
Fraksi Demokrat juga mengusulkan Pj bupati untuk mengevaluasi camat dan kapus yang telah bertugas diatas lima tahun, serta mendesak pemda menginventaris semua aset daerah.