PKB mendorong pemerintah daerah fokus menyambut investasi dan memberi ruang sebesar-besarnya kepada para investor.
"Melihat dinamika pajak dan bea cukai nasional, maka Fraksi PKB menyarankan agar semua sumber-sumber pajak, PAD, BLUD dan lainnya dikerjakan dalam bentuk E-aplikasi IT," ungkap Burhanudin.
3. Fraksi PDIP
Meminta Pemda Kolaka Utara, memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan aset daerah agar tidak menimbulkan persoalan, seperti eks Kantor Bappeda, lapangan aspirasi, dan terakhir pantai Tobaku yang kini dikuasai pihak swasta.
Serta meminta penjelasan terkait tidak maksimalnya realisasi Anggaran Dana Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kolaka Utara.