"Cukup lah LP yang tidak dibayarkan Pemda terhadap para ASN ini, jangan lagi dengan TPP. Apalagi alokasi pergeseran sebagian anggaran ini tidak jelas," nilainya.
Sebagai alat penyambung lidah rakyat, ia mengaku, akan menyuarakan hal ini. Pasalnya, hal ini dinilai telah mengkebiri hak ASN.
"Rencananya besok, Rabu (18/03/2020) kami akan gelar aksi. Kita akan mempertanyakan sisa anggaran ini dialokasikan kemana. Surat pemberitahuan kami sudah masuk di Polres Buton," bebernya.
Baca Juga : Disdukcapil Buteng Tunda Pelayanan KTP Elektronik
Selain soal TPP, mereka juga mempertanyakan soal ganti rugi lahan yang dinilai menabrak sejumlah aturan dan terindikasi korup. Kemudian soal dugaan pembelian pulau yang juga melibatkan keluarga Bupati Busel, La Ode Arusani.