JAKARTA, TELISIK.ID - Ketidakpastian menyelimuti ribuan PPPK paruh waktu pada 2026, kontrak setahun menjadi penentu, antara diperpanjang, dialihkan statusnya, atau justru harus dirumahkan tanpa kepastian keberlanjutan kerja.
Nasib seluruh PPPK paruh waktu atau P3K PW memasuki fase krusial pada tahun 2026. Tahun ini menjadi titik penentuan apakah mereka akan tetap bekerja melalui perpanjangan kontrak, dialihkan menjadi PPPK penuh waktu, atau justru diberhentikan.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan tenaga kerja yang selama ini mengisi berbagai sektor pelayanan publik.
Sekretaris Jenderal DPP Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia, Rini Antika, menjelaskan bahwa ketentuan mengenai masa kerja PPPK paruh waktu telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025.
Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa masa kerja PPPK paruh waktu hanya berlaku selama satu tahun, sehingga tahun 2026 menjadi batas akhir kontrak.