Kondisi ini membuat ruang fiskal menjadi terbatas, sehingga peralihan PPPK paruh waktu ke status penuh waktu dinilai berpotensi membebani keuangan daerah.
Ia mengingatkan bahwa tanpa dukungan tambahan dari pemerintah pusat, kebijakan tersebut bisa memicu langkah ekstrem. "Tanpa tambahan alokasi pusat akan membuat daerah melakukan "bunuh diri fiskal" atau memilih jalan pintas PHK massal pada 2026 jika PPPK paruh waktu dialihkan menjadi PPPK," ujarnya.
Lebih lanjut, Rini menyoroti kontribusi panjang para tenaga honorer yang kini berstatus PPPK paruh waktu. Menurut dia, selama puluhan tahun pemerintah telah bergantung pada tenaga mereka dalam menjalankan layanan publik.
Namun, kesejahteraan yang diterima tidak sebanding dengan beban kerja yang dijalankan.
"ASN PPPK paruh waktu yang sudah mengabdi puluhan tahun rata-rata berada di usia produktif akhir atau mendekati usia pensiun, dengan tanggungan keluarga yang besar. Kehilangan pekerjaan di usia ini tanpa pesangon yang layak atau jaminan keberlanjutan adalah resep menuju kemiskinan baru," tuturnya.