Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia kemudian menyampaikan sejumlah rekomendasi sebagai solusi atas persoalan yang berkembang.

Rekomendasi ini ditujukan kepada pemerintah pusat agar kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan aspek sosial dan keberlanjutan tenaga kerja.

Adapun rekomendasi yang disampaikan meliputi:

1. Batasan belanja pegawai sebesar 30 persen dari DAU perlu difungsikan sebagai instrumen efisiensi, bukan sebagai alat eliminasi tenaga kerja. Pemerintah pusat diharapkan menyediakan ruang fiskal tambahan melalui penyesuaian transfer dana.

2. Penghentian PPPK paruh waktu pada 2026 dinilai sebagai bentuk pelanggaran kontrak sosial. Negara diminta tidak mengabaikan kontribusi tenaga kerja yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.