"Tahun 2026 seharusnya menjadi tahun evaluasi untuk pengangkatan secara bertahap berdasarkan masa kerja dan kebutuhan organisasi, bukan menjadi "tahun eksekusi" PHK," tegas Rini Antika.
Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia berharap pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, dapat mempertimbangkan seluruh fakta dan rekomendasi yang telah disampaikan. Keputusan yang diambil pada tahun ini dinilai akan menentukan arah kebijakan tenaga kerja ASN dalam jangka panjang. (C)
Penulis: Ahmad Jaelani
Editor: Kardin