KENDARI, TELISIK.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait sengketa lahan di kawasan Lakidende.

Sengketa ini melibatkan pemerintah provinsi dengan sejumlah warga lokal yang mengklaim kepemilikan atas sebagian wilayah tersebut.

Kepala Bagian (Kabag) Bantuan Hukum dan HAM Pemprov Sultra, La Ode Amili, menjelaskan bahwa pemprov sedang menunggu putusan PK karena dari seluruh luas lahan Lakidende, hanya sebagian yang diklaim oleh pewakaf yang telah dimenangkan dalam putusan kasasi.

Pengajuan PK merupakan upaya untuk mencari keadilan dan meluruskan berbagai putusan hukum sebelumnya.

Baca Juga: Sempat Melambung, Harga Tomat di Kota Kendari Kini Turun Dratis