“Sebagian besar aset lahan Lakidende masih milik pemerintah daerah, namun ada sebagian kecil yang dimenangkan oleh ahli waris pewakaf yang telah dieksekusi oleh pengadilan,” jelas Amili kepada telisik.id di ruangan kerjanya, Jumat (27/9/2024).

Pemprov Sultra, kata Amili, telah menyiapkan ganti kerugian kepada pihak yang berhak, namun terkendala oleh masalah hukum yang belum terselesaikan.

“Pemerintah provinsi telah melakukan ganti rugi, namun masih terdapat masalah hukum di dalamnya. Pembayaran ganti rugi akan menunggu hasil peninjauan kembali (dari MA),” ujarnya.

Baca Juga: Sulawesi Tenggara Fokus Hilirisasi Industri tapi Aglomerasi Tak Maksimal

Dalam proses sengketa hukum yang masih berjalan, Pemprov Sultra berharap agar masalah ini segera terselesaikan sehingga tidak menghambat proses pengelolaan dan pengembangan lahan Stadion Lakidende ke depannya.