Masalah lahan ini pertama kali mencuat pada tahun 2019, ketika sejumlah warga mengajukan gugatan terhadap Pemrpov Sultra. Mereka mengklaim bahwa tanah yang digunakan untuk proyek pembangunan infrastruktur di Lakidende adalah tanah adat yang telah diwariskan turun-temurun.
Setelah melalui serangkaian proses hukum di pengadilan tingkat pertama dan banding, pada tahun 2022, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa sebagian tanah tersebut memang milik warga lokal, sebuah putusan yang kemudian diperkuat oleh putusan MA.
Namun, karena sengketa ini hanya melibatkan sebagian kecil lahan dari keseluruhan luas Lakidende, Pemprov Sultra merasa perlu untuk mengajukan PK ke MA dan saat ini masih menunggu hasilnya. (C)
Penulis: Siti Nabila
Editor: Mustaqim
