Prof Aris menjelaskan, data penerima disusun berdasarkan proses identifikasi dan verifikasi bertahap, mulai dari tingkat sekolah, Kantor Cabang Dinas (KCD), hingga tim teknis Dinas Pendidikan.
Ia menegaskan bahwa penerima bantuan harus memiliki surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh kelurahan atau desa.
Prof Aris mengakui, jumlah penerima saat ini masih terbatas, namun ia berharap ke depan alokasi anggaran bisa ditingkatkan agar bantuan dapat menjangkau lebih banyak siswa.
Ia juga menyebut, pada tahap selanjutnya, bantuan akan difokuskan kepada siswa SMK dengan jurusan khusus, seperti kemaritiman dan kelautan.
