Menurut Adhy, pemprov memahami latar belakang ekonomi orang tua siswa yang beragam. Bahkan, bisa jadi lebih banyak yang tidak mampu. Sehingga, Pemprov Jawa Timur pun berjanji bakal terus melakukan investigasi.
"Ketika nanti ada investigasi, kemudian ada oknum dari aparat kita yang terlibat, kita akan ambil tindakan. Sekali lagi tidak ada kebijakan, imbauan untuk siswa baru membeli seragam kepada sekolah," tandasnya.
Terpisah, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Mathur Husairi mempertanyakan mengapa ada bisnis kain seragam di sekolah dengan dalih koperasi siswa. Politisi PBB ini mengaku, sangat khawatir pada orang tua siswa dengan kemampuan ekonomi terbatas.
Baca Juga: Harga Baju Seragam Siswa SMPN 9 Kendari Beli Sendiri untuk Cegah Pungli
"Hal tersebut bisa menjadi beban mereka, apalagi dengan harga melangit," ujar pria asal Bangkalan Madura ini.