BUTON, TELISIK.ID – Serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Buton diklaim masih rendah meski tahun anggaran 2025 sudah berjalan hingga memasuki bulan Agustus.
Kondisi ini memicu DPRD Buton mengambil langkah pengawasan lebih ketat dengan memanggil beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buton, La Ode Malihu, menyatakan kekhawatirannya terhadap lambatnya realisasi anggaran daerah.
Ia menegaskan, situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut karena berpotensi menghambat berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
