"Penyuluh pertanian akan menyerahkan data nama-nama petani yang tidak lagi berminat menebus jatah pupuknya. Selanjutnya, pihak pemerintah desa akan melakukan pendekatan langsung kepada warga atau petani terkait," tambah Hasriani.
Baca Juga: Wabup Kolaka Utara Bantah Klaim Bupati Soal Sewa Mobil, Tantang Kades Sumpah Pocong
Solusi ini mendapat tanggapan positif dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (ABDESI) Kolaka Utara, Maskuri. Ia menilai pelibatan pemerintah desa dapat menjadi langkah efektif dalam mengatasi persoalan rendahnya serapan pupuk subsidi.
"Dengan begitu, kami bisa mengontrol dan menyampaikan langsung kepada warga. Misalnya, jika ada petani yang tidak ingin menebus pupuknya, maka jatahnya bisa dialihkan ke keluarga atau petani lain yang membutuhkan," tuturnya.
"Intinya, mari kita libatkan semua pihak agar dapat menemukan solusi yang tepat dan memastikan pupuk subsidi benar-benar dimanfaatkan oleh yang membutuhkan," pungkas Maskuri. (A)