Pemuda membutuhkan akses untuk memahami hubungan tersebut agar dapat menyiapkan diri sekaligus menilai kebijakan secara lebih cermat. Tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab pemerintah bertemu dalam upaya memperluas kesempatan.
Hal serupa berlaku pada pendidikan. Keterjangkauan biaya harus diperjuangkan bersama mutu pembelajaran dan keberlanjutan layanan. Usulan perbaikan akan lebih kuat apabila menjelaskan kelompok yang paling terbebani, bantuan yang belum menjangkau sasaran, dan bagian pembiayaan yang perlu dibenahi. Ketepatan mengenali masalah membantu pemerintah menentukan tindakan yang manfaatnya paling besar.
Di sinilah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mempunyai pekerjaan penting. Warga perlu mampu menghubungkan pengalaman pribadi dengan persoalan publik, memahami proses pengambilan keputusan, dan mengajukan alasan yang dapat diuji. Kecakapan tersebut membuat partisipasi lebih bermakna.
Pemerintah memperoleh masukan yang dapat ditindaklanjuti, sementara masyarakat memiliki dasar untuk mengawasi pelaksanaannya.
Sila kerakyatan mengajarkan kesediaan mempertimbangkan pendapat dan mengambil keputusan dengan tanggung jawab.