Ia mengurai, indikator ketahanan sosial terfokus pada pencermatan terhadap ketersediaan layanan pendidikan dan kesehatan di desa. Secara umum misalnya ketersediaan layanan dimaksud untuk memastikan bahwa warga secara umum tidak lagi kesulitan dalam mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan.
"Untuk mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan apakah bisa dijangkau tanpa memerlukan biaya ekstra, seperti jaraknya tidak perlu lagi biaya transportasi atau misalnya anak sekolah tidak perlu jauh-jauh untuk bersekolah," ujarnya.
Begitu pula dengan ketersediaan layanan ekonomi, seperti usaha BUMDes, ketersediaan pertokoan atau warung kelontong, sehingga warga dapat mengakses tanpa harus keluar desa.
"Indikator ekonomi lainnya, misalnya seberapa banyak tingkat keragaman pada produk ekonomi sebagai sumber pendapatan warga desa," terangnya.
Baca Juga: Perekrutan Tenaga Survei Kesehatan Indonesia Disoal, Kadinkes Muna: Sudah Sesuai Prosedur