KOLAKA UTARA, TELISIK.ID - Polemik mencuat di Kabupaten Kolaka Utara menyusul kebijakan kontroversial terkait rencana sewa mobil dinas bagi para pejabat dan kepala desa yang ditaksir menelan anggaran sebesar Rp 1,74 miliar.
Wakil Bupati Kolaka Utara, Jumardin, angkat bicara dan secara tegas menolak program tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk pemborosan serta potensi penyalahgunaan anggaran.
Politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan, dirinya sama sekali tidak dilibatkan dalam proses perencanaan maupun pembahasan program tersebut.
Ia bahkan menuding, rencana sewa mobil itu sengaja ditutup-tutupi, baik dari dirinya sebagai wakil bupati maupun dari publik.
“Program sewa kendaraan untuk pejabat daerah tersebut tidak pernah didiskusikan dan diinformasikan kepada saya, baik itu dari bupati, Bappeda, maupun instansi terkait,” ujar Jumardin kepada awak media, Senin (29/9/2025).