"Pengadaan sewa kendaraan tersebut terkesan sangat ditutup-tutupi, baik itu kepada saya sebagai wakil bupati maupun kepada publik," tambahnya.
Informasi yang diterima dari Bappeda, BPKAAD, dan Inspektorat menyebutkan bahwa kendaraan tersebut diperuntukkan bagi para kepala desa dan pejabat lingkup Pemkab Kolaka Utara.
Namun menurut Jumardin, kebijakan ini sangat tidak tepat di tengah kondisi penurunan APBD dalam dua tahun terakhir dan seruan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat.
“Jika sewa dilakukan selama lima tahun, maka itu jelas menghambur-hamburkan uang rakyat. Bagaimana pembayarannya setelah tiga bulan? Ini bentuk pemborosan nyata,” tegasnya.
Menurutnya, penggunaan APBD seharusnya berdasarkan kebutuhan prioritas masyarakat, bukan untuk hal-hal yang bersifat seremonial atau konsumtif.