Baca Juga: Kejari Muna Usut Dugaan Korupsi Dana Desa Ghonsume
Mantan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tenggara ini dengan tegas menolak rencana pengadaan sewa kendaraan dinas yang tengah digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
Penolakan ini disampaikan dengan alasan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan saat ini masih dalam proses evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Selain itu, menurut Wakil Bupati Kolaka Utara, proses pengadaan sewa kendaraan harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku.
Ia menekankan, pengadaan semacam ini seharusnya dilaksanakan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) secara transparan, bukan dengan penunjukan langsung.