"Praktik pengadaan sewa kendaraan ini mencerminkan mental korup yang masih mengakar kuat dalam birokrasi Pemkab Kolaka Utara," ungkapnya.
Jumardin juga menilai bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk nyata penyalahgunaan anggaran daerah, karena tidak berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat.
“Praktik sewa kendaraan ini membuka peluang terjadinya mark-up anggaran, permainan antara oknum birokrat dan penyedia jasa, hingga potensi gratifikasi,” tukasnya.
Sementara itu, Bupati Kolaka Utara, Nur Rahmam Umar menegaskan, program pengadaan mobil operasional desa merupakan aspirasi masyarakat yang telah menjadi bagian dari janji politik pasangan NR-Juara (Nur Rahmam-Jumardin).
"Kesepakatan tersebut dibuat di rumah Bapak Jumardin," kata Bupati.