Menurut Bupati Nur Rahmam, pengadaan mobil melalui skema sewa ini bertujuan untuk mendukung aktivitas pelayanan kepada masyarakat, bukan semata-mata untuk kepentingan para pejabat.
"Asas manfaatnya jelas untuk masyarakat. Jangan sampai disalahartikan bahwa mobil itu untuk pejabat. Ini justru bentuk kepedulian kami terhadap peningkatan pelayanan di tingkat bawah," bebernya.
Politisi NasDem itu menambahkan, jika program ini hanya untuk kepentingan internal pemerintah, maka yang akan dibenahi adalah fasilitas bagi pejabat eselon II. Namun, program ini menyasar kepala desa sebagai ujung tombak pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
"Jangan hanya pintar bicara soal pemerataan di tingkat bawah, tapi tidak mampu membuktikan. Sekarang saat dibuktikan, malah disalahkan lagi. Ini yang keliru," tegasnya.
Bupati juga menjelaskan, pengadaan mobil dilakukan dengan sistem sewa guna meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).