Martini berpendapat, selama ini sistem pendataan di Indonesia bersifat sektoral, di mana semua instansi dan lembaga pemerintah mempunyai datanya sendiri. Hal ini dinilai tidak efisien dan memakan anggaran sampai Rp 12 triliun.

Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya penyatuan data untuk setiap sistem pelayanan masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Data yang sudah rampung nantinya akan diolah dan diberikan kepada Bappenas (Badan Pembangunan Nasional) atau Bappeda (Badan Pembangunan Daerah) dalam tingkat daerah sebagai koordinator data.

Baca Juga: Dinilai Kurang Membantu, Sejumlah Warga Keluhkan BLT BBM Tahap 1

Cornelius Padang, selaku Ketua Bappeda Kota Kendari, juga menyatakan dukungannya dan siap membantu untuk ikut mengusulkan kepada Pemerintah Pusat apabila BPS Kota Kendari membutuhkan dukungan APBD, demi terselesaikannya pendataan Regsosek ini.

Pemerintah Pusat juga rupanya ikut berkoordinasi dalam menugaskan para camat untuk turut memantau pejabat-pejabat desa yang lain dibawahnya, untuk memastikan pendataan yang valid dan benar, hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Ridwansyah Taridala, saat mewakili Wali Kota di Rapat Koordinasi (Rakorda) terkait pelaksanaan Regsosek. (A)