Siapa Kapolri baru pengganti Jenderal Idham Azis? Tak bisa hanya dijawab singkat bahwa “itu adalah hak prerogatif Presiden Jokowi”. Sebab, selain senioritas pangkat dan jabatan, serta “track record” selama berkarir di Polri, ada realitas-realitas lain yang dapat dipastikan menjadi bahan pertimbangan presiden untuk “memperkaya” hak istimewanya.
Adalah pasti, untuk menjadi kapolri saat ini, harus melalui proses politik, mulai dari Presiden ke DPR untuk uji kelayakan dan kepatutan, kemudian kembali lagi ke Presiden untuk diputuskan. Begitulah, mengingat postur Pemerintah saat ini terbangun oleh koalisi Parpol.
Di mana kepentingan masyarakat dan hukum dengan penegakkannya, akan ditempatkan? Moga saja benar ditepati: 'Salus Populi Suprema Lex Esto.' (*)